oleh

Di Hadapan Banggar DPR RI, Gubernur Longki Sebut Kebutuhan Pascabencana Sulteng Rp 36,3 Triliun

WhatsApp Image 2019-11-11 at 18.11.26
BADAN Anggaran DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola beserta jajaran dan kepala daerah di wilayahnya bertempat di ruang Polibu kantor gubernur setempat, Senin (11/11/2019). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin M Said menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola beserta jajaran dan kepala daerah di wilayahnya.

Kunjungan Banggar DPR RI ke Sulteng bertujuan untuk mendengarkan masukan terkait dengan permasalahan keuangan yang terjadi di Sulteng, kata Muhidin di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng, Senin (11/11/2019).

Dia mengatakan, pada saat usai rapat kerja di Komisi 11 bahwa ada sedikit problem menyangkut masalah penerimaan negara.

Oleh karena itu, Banggar berkeliling daerah untuk mengetahui persis permasalahan tersebut.

Kunjungan Banggar di Sulteng merupakan pertama kalinya setelah beberapa tahun terkhir.

Menurut Muhidin, pilihan kunker ke Sulteng kali ini karena Provinsi Sulteng sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi penerimaan sektor perpajakan yang cukup besar dan pertumbuhannya sangat luar biasa yang masih melampaui pertumbuhan secara nasional.

Muhidin menuturkan, target penerimaan pajak nasional dan tahun APBN 2019 diperkirakan tidak akan mencapai target yang sudah ditentukan dalam APBN tahun 2019 hingga Oktober 2019.

Realisasi penerimaan pajak baru mencapai 63,75% dari target Rp 1,577 triliun, cukai baru mencapai 76% dan target penerimaan mencapai Rp 208,8 triliun.

Untuk memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun 2019, dengan melihat kondisi tersebut Banggar DPR RI berharap, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai Sulteng agar bisa meningkatkan kinerja untuk membantu menghasilkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

“Kunjungan kerja yang kami lakukan guna mendapatkan informasi dan masukan mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan sektor perpajakan dan kepabeanan pada tahun 2019 dan rencana tahun 2020,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Longki Djanggola mengungkapkan, selama delapan tahun menjadi gubernur, baru kali ini Banggar DPR RI datang ke Sulteng.

Dia pun mengapresiasi atas kunjungan Banggar DPR RI. Sebagaimana diketahui, maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN.

Harapannya katanya, dengan semua itu dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan partisipasi seluruh pihak dalam memanfaatkan serapan keuangan negara untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa, khususnya bagi daerah dan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Gubernur Longki juga menginformasikan bahwa berdasar perhitungan dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana alam Sulteng yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehab-Rekon Pascabencana, nilai kerusakan dan kerugian yang telah dikalkulasi adalah sebesar Rp 24,1 triliun dan nilai kebutuhan mencapai Rp 36,3 triliun.

Dengan rincian hibah luar negeri sebesar Rp 235 miliar untuk membangun rumah rusak berat insitu sebanyak 4.522 unit.

Kemudian hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebesar Rp 1,9 triliun untuk perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan sebanyak 85.763 unit.

Bantuan hunian tetap (huntap) dari berbagai yayasan kemanusiaan, pemda se Indonesia dan Kementerian PUPR yang mencapai total 11.614 unit.

Bantuan pembangunan sekolah masing-masing dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak dua unit dan Jawa Tengah sebanyak satu unit.

Gubernur Longki juga mengungkap, hambatan dan kendala yang dijumpai di lapangan adalah pembebasan lahan untuk membangun huntap dari pemilik lahan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Namun hal ini sudah dicarikan jalan tengah atau solusi dengan kebijakan tidak memberi perpanjangan HGB atau HGU yang sudah habis masa berlaku.

Terhadap hak atas tanah yang jangka waktu belum berakhir diminta melepaskan haknya seluas kebutuhan untuk pembangunan huntap.

Di sisi lain kata Longki, perekonomian Sulawesi Tengah terus membaik pascabencana. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dirangkum dari Badan Pusat Statistik hingga semester I-2019 sudah mencapai 6,62 %.

“Melalui pertemuan ini diharapkan bisa menuntaskan permasalahan ataupun problem terkait keuangan di Sulawesi Tengah,” pungkas Gubernur Longki. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 23 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed