KPU Touna Ajukan Dana Pilkada Rp 37,8 Miliar

161
WhatsApp Image 2019-10-02 at 17.22.12
Dirwansyahputra

SultengTerkini.Com, TOUNA– Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) di Sulawesi Tengah tak lama lagi akan digelar. Segala persiapannya telah disiapkan, namun hingga saat ini pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Touna belum mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah kabupaten setempat terkait anggaran yang diajukan.
Dalam pengajuan anggaran sebesar Rp 37.800.000.000 tersebut pihaknya telah melakukan sinkronisasi berdasarkan tahapan.

Hal ini diungkap Ketua KPU Touna, Dirwansyahputra saat ditemui jurnalis media ini di ruang kerjanya, Rabu (2/10/2019).

Dirwan mengatakan, dirinya telah beberapa kali bertemu dengan pihak pemkab dalam hal ini TAPD dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten terkait anggaran yang diajukan.

Namun hingga saat ini, dia belum mendapatkan jawaban. Sekalipun begitu, pihaknya masih tetap menunggu.

Dirwan mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, mestinya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada sudah ditandatangani per 1 Oktober 2019.

Namun kata Dirwan, berdasarkan hasil koordinasinya pekan lalu dengan Kepala Bidang TAPD bahwasanya terdapat beberapa aitem pengajuannya yang masih akan dipelajari oleh TAPD, sehingga pihak tersebut belum dapat menandatangani NPHD itu.

Meski demikian, dia meyakini dalam pekan ini pihaknya akan mendapatkan penyampaian dari TAPD, termasuk tanggal penandatanganan NPHD.

Terkait berapa besaran yang disepakati berdasar rasionalisasi Pemerintah, dia mengaku belum mengetahuinya.

Menurutnya, jika rasionalisasi pemerintah lebih rendah dari anggaran yang dia ajukan, maka pihaknya tinggal melihat apakah anggaran yang diberikan tersebut mampu membiayai seluruh tahapan atau tidak.

Padahal katanya, rasionalisasi yang dia ajukan sudah sangat jelas, bahkan telah berdasarkan tahapan.

Misalnya, tahapan pencalonan perseorangan, pencalonan melalui partai politik, dan kampanye.

Kemudian penyusunan data pemilih, rekrutmen PPK, honor panwas adhock, sekretariat dan petugas pemutahiran data pemilih.

Jadi kata Dirwan, pengajuan anggaran itu tak ada tendensi apapun, murni berdasarkan item tahapan.

Namun jika tetap ada pengurangan, maka dengan tegas dia katakan, pihaknya tak akan menerima.

Selanjutnya dia akan laporkan kepada pimpinan yakni kepada KPU provinsi dan KPU RI.

Sebab kata Dirwan, pilkada ini adalah Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Repoblik Indonesia.

Dia mengatakan, dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan anggarannya untuk menyukseskan program nasional tersebut.

Selanjutnya, mendagri menyampaikan jika daerah tak mampu membiayai pilkada segera dilaporkan kepada Mendagri melalui KPU RI.

Dirwan menambahkan, dalam pengajuan anggaran pilkada tahun 2019 ini berbeda, dua kali lipat dengan pilkada sebelumnya yang hanya mencapai Rp 16 miliar lebih, sementara pilkada tahun 2019 ini sebesar Rp 37 miliar lebih. SMS

Silakan komentar disini...
loading...