Total Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Rp 36 Triliun

155
WhatsApp Image 2019-09-09 at 13.23.32
WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusli Dg Palabbi bersama Pejabat dari Kementerian Polhukam memimpin rapat evaluasi pelaksanaan rehab dan rekonstruksi dampak bencana Sulteng di Gedung Polibu kantor gubernur setempat, Senin (9/9/2019). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusli Dg Palabbi bersama Pejabat dari Kementerian Polhukam memimpin rapat evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana Sulteng di Gedung Polibu kantor gubernur setempat, Senin (9/9/2019).
Wagub Sulteng Rusli Dg Palabbi mengatakan, kegiatan penanganan dampak bencana sangat memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk dari Bupati dan Walikota.

“Karena saat ini kita melaksanakan evaluasi terkait progres kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam penanganan dampak bencana,” kata Wagub Rusli.

Sementara itu, Asisten II Elim Somba yang mendampingi Wagub Rusli melaporkan tentang total kerusakan dan kerugian dampak bencana mencapai Rp 24.157.128.876.846 dan total kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Rp 36.427.364.641.361.

Elim Somba juga mengatakan, progres pembangunan hunian sementara yang dibangun PUPR, BUMN dan NGO sebanyak 19.183 bilik.

Selanjutnya penyaluran santunan duka terbayar untuk Kota Palu sebanyak 1.383 jiwa, dalam proses 1.119 jiwa.

Kemudian Sigi santunan duka terbayar 378 jiwa, dalam proses 75. Donggala terbayar 130 jiwa, sementara proses 75 jiwa. Sedangkan Parigi Moutong terbayar 15 dalam proses 43 jiwa.

Pelaksanaan dana stimulan tahap pertama Rp 235.536.000.000 dari total kebutuhan Rp 2.579.530.000.000.

Untuk progres pembangunan hunian tetap sudah terbangun melalui Yayasan Budha TzuChi sebanyak 200 unit, baik di Sigi dan di Kota Palu.

Pejabat dari Kemenpolhukam Kolonel Sutikno Sulaeman berharap perlu koordinasi kepada semua pihak yang memangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pemulihan dampak bencana.

Saat ini katanya, penyediaan lokasi relokasi masih ada kendala, sehingga diharapkan keseriusan kepala daerah supaya proses percepatan pembangunan hunian tetap dapat segera terwujud. CAL

Silakan komentar disini...
loading...