Praperadilan Ditolak, Pengacara Minta Tersangka Yahdi Basma Ditahan dan Diberhentikan dari Anggota DPRD Sulteng

804
WhatsApp Image 2019-08-21 at 18.57.10
Edmond Leonardo Siahaan

SultengTerkini.Com, PALU– Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu di Sulawesi Tengah (Sulteng) menolak permohonan praperadilan tersangka Yahdi Basma dalam kasus hoax sebagai pemohon untuk seluruhnya, Selasa (20/8/2019).

Materi yang dimohonkan oleh pemohon dalam sidang praperadilan dengan nomor perkara: Pid.Pra/06/2019 Pn.Plw itu tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap Yahdi Basma, anggota DPRD Sulteng dalam dugaan tindak pidana terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto kepada SultengTerkini.Com mengatakan, dalam persidangan, Zaufi Amri selaku Hakim Tunggal Praperadilan telah membacakan pertimbangan hukumnya kemudian menjatuhkan putusan yang pada intinya menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Selain itu, hakim juga memutus untuk membebankan biaya perkara kepada pemohon tersangka Yahdi Basma.

Pemohon Yahdi Basma yang dalam persidangan sejak 12 Agustus 2019 diwakili oleh kuasa hukum dari PENA 98, Ishak Adam dan kawan-kawan.

Sementara dari pihak Kapolda Sulteng selaku termohon diwakili oleh AKBP I Gusti Putu Purwa, Iptu M Tarigan, dan Bripka Evindo Sidabutar.

“Dengan demikian terhadap gugatan praperadilan nomor 06 tersebut dinyatakan telah selesai yang dimenangkan oleh termohon Kapolda Sulteng,” tutur mantan Kapolres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara itu.

Sementara itu, secara terpisah, Edmond Leonardo Siahaan dari Tim Pengacara Gubernur Sulteng Longki Djanggola selaku pelapor kasus hoax mengucapkan terima kasih atas kerja keras Polda Sulteng dalam menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Palu yang telah melihat perkara ini dengan objektif dan memutusnya dengan adil.

“Sekalipun hampir tiap hari “dibombardir” dengan berita tentang hak imunitas tersangka Yahdi Basma yang diglorifikasi sedemikian hebatnya,’ tegas Edmond saat dikonfirmasi media ini, Rabu (21/8/2019) malam.

Ia berpendapat bahwa seolah-olah perbuatan pidana penyebaran kabar bohong ini adalah bagian dari tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sulteng.

Belum lagi berbagai pernyataan dari kelompok pendukung tersangka Yahdi Basma, bahwa dirinya adalah korban dari kesewenang-wenangan dan korban UU ITE.

WhatsApp Image 2019-08-20 at 16.12.10
SIDANG praperadilan tersangka Yahdi Basma di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (20/8/2019). FOTO: IST

Ia mengatakan, pada 2 Agustus 2019, penyidik polda telah mengirimkan berkas perkara tersangka Yahdi Basma ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.

Namun dengan suratnya bernomor B-1214/P.2.4/Eku.1/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 (P-19), dimana penyidik mendapatkan petunjuk untuk dapat melengkapi berkas perkara Yahdi, baik kelengkapan formil dan kelengkapan materil.

Berkaitan dengan perbaikan berkas tersebut, Edmond mendesak Polda Sulteng untuk segera mengenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun”.

Ia mengatakan, tindak pidana penyebaran hoax yang dilakukan tersangka Yahdi Basma dilakukan dengan keadaan sadar dan pengetahuannya yang cukup, bahwa akibat dari perbuatan pidananya tersebut akan menimbulkan keonaran pada masyarakat luas, keresahan dan kekhawatiran pada masyarakat.

Edmond juga menuturkan, Polda Sulteng juga harus mengenakan juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Karena dalam kasus ini katanya, ada media cetak lokal Sulawesi Tengah yang menjadi korban yaitu koran Mercusuar, sehingga pihaknya mendesak agar juga dikenakan juncto dengan pasal ini, kemudian melakukan penahanan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulteng untuk secepatnya memutuskan dalam Sidang BK, bahwa tersangka Yahdi Basma harus diberhentikan sebagai Anggota DPRD periode 2014-2019 dan tidak akan melantiknya untuk periode 2019-2024.

“Apabila pasca ditolaknya gugatan praperadilan ini, lantas kemudian kelompok pendukung tersangka Yahdi Basma masih tetap mengglorifikasi isu hak imunitas anggota DPRD dengan sistematis dan masif, saya sarankan Polda Sulteng sebaiknya langsung menahannya, karena glorifikasi isu hak imunitas, dramatisasi sebagai korban kesewenang-wenangan sebenarnya adalah sikap tidak menghargai proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Edmond. CAL

Silakan komentar disini...
loading...