oleh

Dinilai Tidak Profesional dan Arogan, Kejari Buol Digugat Praperadilan

WhatsApp Image 2019-07-25 at 19.36.44
KUASA Hukum Pemerintah Kabupaten Buol, Amrullah (kiri) yang didampingi Direktur LBH PMD, Andri saat jumpa pers di sebuah kafe Jalan Pemuda, Kota Palu, Kamis (25/7/2019). FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU– Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol di Sulawesi Tengah digugat praperadilan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat karena dinilai tidak profesional dan bersikap arogan dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Buol tahap 3 tahun 2017 senilai Rp 1,7 miliar.

Gugatan praperadilan terhadap kejaksaan itu dilakukan oleh Pemkab Buol melalui Kuasa Hukumnya, Amrullah ke pengadilan negeri setempat.

“Kami sudah ajukan gugatan praperadilan, kemarin sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Buol dengan nomor register 2/pid.pra/2019/PNBuol tertanggal 24 Juli 2019,” kata Amrullah yang didampingi Direktur LBH PMD, Andri di sebuah kafe Jalan Pemuda, Kota Palu, Kamis (25/7/2019).

Amrullah mengatakan, gugatan praperadilan itu sengaja dilakukan untuk menguji keabsahan kewenangan yang dimiliki penyidik kejaksaan terkait proses dan prosedur penanganan kasus yang di luar aturan tersebut.

Menurutnya, ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dalam kasus tersebut.

“Yang diuji disini adalah terkait dengan penyidikan,” katanya.

Ia menjelaskan, penyidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dua alat bukti dan menemukan tersangkanya.

Akan tetapi kata Amrullah, faktanya adalah 13 Juli kejaksaan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), dan pada 13 Juli itu juga ditetapkan tersangkanya.

“Kapan mencari alat buktinya?,” katanya.

Sementara katanya, penetapan tersangka itu harus berdasarkan dua alat bukti.

“Bagaimana mungkin ditetapkan dulu tersangkanya baru diadakan alat buktinya, ini kan terbalik,” tegas Amrullah.

Selain gugatan praperadilan, pihak Kuasa Hukum Pemkab Buol juga akan melaporkan tindakan penyidik kejaksaan yang sewenang-wenang.

“Kami juga akan lapor ke kejaksaan tinggi hingga kejaksaan agung di Jakarta mengenai pelanggaran etik penyidik yang di luar dari aturan undang-undang,” katanya.

Amrullah kembali menegaskan, bahwa proyek pembangunan masjid raya Buol tahap III itu tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 Nomor. 15.C/LHP/XIX.PLU/05/2018 tanggal 27 Mei 2018, dimana dinyatakan tidak terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

“Kejari Buol telah mengabaikan bukti LHP-LKPD Buol tahun anggaran 2017 bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembangunan masjid itu,” tutur Amrullah.

Ia menuturkan, bukti LHP-LKPB Buol tersebut dianulir oleh penyidik Kejari Buol hanya karena bersandar pada keterangan saksi ahli dari sebuah universitas yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan masjid tersebut.

Padahal katanya, BPK RI Perwakilan Sulteng selaku institusi negara yang berwenang melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan daerah serta didukung landasan hukum yang kuat.

“BPK adalah lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara berdasarkan hasil auditnya, tetapi anehnya, kejaksaan malah menyatakan ada kerugian negara hanya karena berdasar pada keterangan seorang saksi ahli,” katanya.

Parahnya lagi kata Amrullah, saksi ahli yang dihadirkan penyidik tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan rumus dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan tentang terjadinya kerugian keuangan negara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

“Saya melihat tugas penyidik kejaksaan dalam menangani kasus itu tidak profesional. Oleh karena itu, setelah ada putusan praperadilan nanti kami akan melapor ke pengawas etik kejaksaan mengenai tindakan penyidik kejaksaan yang arogan,” katanya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 27 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed