oleh

Rabu Besok, Penyidik Kembali Periksa Yahdi Basma Terkait Kasus Hoax

WhatsApp Image 2019-07-23 at 20.52.27
MARKAS Polda Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu. FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) mengagendakan pemeriksaan kembali Yahdi Basma, terlapor kasus hoax dengan pelapor Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada Rabu (24/7/2019).

“Iya, terlapor (Yahdi Basma) akan diperiksa kembali Rabu besok pagi di Polda Sulteng,” kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto yang dikonfirmasi SultengTerkini.Com, Selasa (23/7/2019).

Terlapor Yahdi Basma yang juga anggota DPRD Sulteng asal Partai Nasdem itu dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan kembali di Subdit Siber Mapolda Sulteng dalam status sebagai saksi.

“Masih sebagai saksi,” kata Didik Supranoto.

Ia mengatakan, dalam proses penyidikan kasus itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 14 saksi dari 17 saksi yang sebelumnya dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.

Terakhir pemeriksaan saksi ada dua orang pada pekan lalu yakni dua saksi ahli dari Balai Bahasa dan IT. Penyidik juga menjadwalkan permintaan keterangan saksi ahli pidana dari Universitas Tadulako Palu.

Terlapor Yahdi Basma itu sebelumnya diagendakan diperiksa oleh penyidik pada Senin (15/7/2019) lalu, namun mangkir.

Didik Supranoto mengaku belum mengetahui alasan ketidakhadiran Yahdi atas panggilan pemeriksaan itu.

Ketidakhadiran Yahdi Basma karena penyidik masih meminta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi sesuai Surat Kapolda Sulteng ke Mendagri Nomor R/1034/VII/RES.2.5/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang tembusannya telah diterima Gubernur Sulteng.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) mengizinkan tim penyidik Polda Sulteng melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma atas kasus dugaan penyebaran berita hoax “Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng”.

Hal itu berdasarkan tembusan surat dari Kemendagri yang diterima Gubernur Sulteng Longki Djanggola dengan nomor 161.72/3806/OTDA yang ditandatangani Akmal Malik selaku Direktur Jenderal Otda Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 17 Juli 2019.

Mohammad Haris Kariming, Juru Bicara Gubernur Sulteng selaku pelapor kasus itu mengatakan, Gubernur Sulteng menerima tembusan surat Mendagri yang dikirim ke Kapolda Sulteng perihal penjelasan permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan penyidikan anggota DPRD Sulteng atas nama Yahdi Basma.

“Terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi Yahdi Basma harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri, telah mendapat jawaban dari Mendagri,” ucap Haris Kariming kepada SultengTerkini.Com, Jumat (19/7/2019).

Berdasarkan surat penjelasan dari Mendagri tersebut, pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten dan kota tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sehingga katanya, pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri untuk anggota DPRD provinsi, serta persetujuan gubernur untuk anggota DPRD kabupaten dan kota.

Dengan adanya surat penjelasan Mendagri tersebut, kata Haris, proses lanjut terhadap pemeriksaan penyidikan anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma bisa dilanjutkan.

“Otomatis penyidikan terhadap Yahdi Basma dilanjutkan,” jelasnya.

Olehnya itu, melalui Haris Kariming, Gubernur Longki berharap proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sulteng sebagai terlapor kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebarluasan berita bohong alias hoax bisa segera dituntaskan hingga ke kejaksaan dan pengadilan.

“Saya harap segera dituntaskan, agar tidak terjadi dampak konflik sosial di masyarakat,” harapnya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 4 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed