oleh

Sebut Kerugian Negara Rp 1,7 Miliar, Kejari Buol Abaikan LHP BKP Sulteng

WhatsApp Image 2019-07-22 at 17.48.29
KUASA Hukum Pemerintah Kabupaten Buol, Amrullah (kiri) didampingi Andri, Direktur LBH PMD saat jumpa pers di sebuah kafe Jalan Pemuda, Kota Palu, Senin (22/7/2019). FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol di Sulawesi Tengah menemukan fakta adanya kerugian negara pada proyek pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 senilai Rp 1,7 miliar.

Namun Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Amrullah menyanggah adanya kerugian negara dalam pembangunan masjid tersebut.

Hal itu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017 Nomor. 15.C/LHP/XIX.PLU/05/2018 tanggal 27 Mei 2018,  tidak terdapat kerugian keuangan negara.

“Kejari Buol mengabaikan bukti LHP-LKPD Buol tahun anggaran 2017 bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembangunan masjid itu,” katanya saat jumpa pers di sebuah kafe Jalan Pemuda, Kota Palu, Senin (22/7/2019).

Amrullah yang didampingi Direktur LBH PMD, Andri mengatakan, bukti LHP-LKPB Buol tersebut dianulir secara negatif oleh penyidik Kejari Buol dengan bersandar pada keterangan saksi ahli dari sebuah universitas yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp 1,7 miliar.

Padahal kata Amrullah, BPK RI Perwakilan Sulteng selaku instusi yang konstutisional berwenang melakukan perhitungan terdahap kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan daerah serta didukung landasan hukum yang kuat.

“BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, tapi anehnya, keterangan saksi ahli jadi acuan terdapat kerugian negara,” jelasnya.

Parahnya lagi kata Amrullah, saksi ahli yang dihadirkan penyidik tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan rumus dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan tentang terjadinya kerugian keuangan negara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Atas sikap Kejari Buol yang dinilai sewenang-wenang itu, Amrullah akan menempuh langkah hukum gugatan praperadilan.

Tindakan sewenang-wenang yang dimaksud itu adalah penyidik Kejari Buol menetapkan tersangka tanpa didasari dua alat bukti yang cukup.

Sekarang ini katanya, yang terjadi adalah ditetapkan dulu tersangkanya lalu kemudian dicari alat buktinya.

“Ini jelas tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Makanya kita akan daftarkan gugatannya besok di Pengadilan Negeri Buol atas penetapan tersangka kasus itu,” tegas Amrullah. MAD

Silakan komentar disini...
loading...
(Visited 10 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed