Mendagri Izinkan Polda Sulteng Periksa Yahdi Basma atas Kasus Hoax

94
WhatsApp Image 2019-07-19 at 10.41.52
Mohammad Haris Kariming

SultengTerkini.Com, PALU– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) mengizinkan tim penyidik Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma atas kasus dugaan penyebaran berita hoax “Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng”.

Hal itu berdasarkan tembusan surat dari Kemendagri yang diterima Gubernur Sulteng Longki Djanggola dengan nomor 161.72/3806/OTDA yang ditandatangani Akmal Malik selaku Direktur Jenderal Otda Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 17 Juli 2019.

Mohammad Haris Kariming, Juru Bicara Gubernur Sulteng selaku pelapor kasus itu mengatakan, Gubernur Sulteng menerima tembusan surat Mendagri yang dikirim ke Kapolda Sulteng perihal penjelasan permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan penyidikan anggota DPRD Sulteng atas nama Yahdi Basma.

“Terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi Yahdi Basma harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri, telah mendapat jawaban dari Mendagri,” ucap Haris Kariming kepada SultengTerkini.Com, Jumat (19/7/2019).

Berdasarkan surat penjelasan dari Mendagri tersebut, pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten dan kota tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sehingga katanya, pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri untuk anggota DPRD provinsi, serta persetujuan gubernur untuk anggota DPRD kabupaten dan kota.

Dengan adanya surat penjelasan Mendagri tersebut, kata Haris, proses lanjut terhadap pemeriksaan penyidikan anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma bisa dilanjutkan.

“Otomatis penyidikan terhadap Yahdi Basma dilanjutkan,” jelasnya.

Olehnya itu, melalui Haris Kariming, Gubernur Longki berharap proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sulteng sebagai terlapor kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebarluasan berita bohong alias hoax bisa segera dituntaskan hingga ke kejaksaan dan pengadilan.

“Saya harap segera dituntaskan, agar tidak terjadi dampak konflik sosial di masyarakat,” harapnya.

Pemeriksaan terhadap Yahdi Basma sempat tertunda karena penyidik masih meminta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi sesuai Surat Kapolda Sulteng ke Mendagri Nomor R/1034/VII/RES.2.5/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang tembusannya telah diterima Gubernur Sulteng.

Sebelumnya diberitakan, terlapor Yahdi Basma yang merupakan politisi Nasdem itu diagendakan diperiksa oleh penyidik pada Senin (15/7/2019), namun tidak datang memenuhi panggilan.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto mengaku belum mengetahui alasan ketidakhadiran Yahdi atas panggilan pemeriksaan itu.

Oleh karenanya kata Didik, penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan terlapor Yahdi untuk diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Untuk jadwal pemanggilannya akan disampaikan lebih lanjut,” kata orang pertama di Bidang Humas Polda Sulteng itu.

Ia menyebutkan, dalam proses penyidikan kasus itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 12 saksi dari 17 saksi yang sebelumnya dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.

Terakhir pemeriksaan saksi ada empat orang, tiga hadir dan satu mangkir.

Ketiga saksi yang diperiksa itu adalah admin dan anggota grup WhatsApp Pemuda Pancasila dan KNPI. Sementara satu saksi lainnya yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik adalah terlapor Yahdi Basma. MAD/CAL

Silakan komentar disini...
loading...