Polda Sulteng Kirim Surat Izin Pemeriksaan Yahdi Basma ke Mendagri

53
WhatsApp Image 2019-07-18 at 17.05.46
Didik Supranoto

SultengTerkini.Com, PALU– Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengirim surat izin pemeriksaan terhadap terlapor Yahdi Basma, anggota DPRD Sulteng yang terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta.
Informasi yang dihimpun SultengTerkini.Com di Mapolda Sulteng menyebutkan, surat izin pemeriksaan Yahdi Basma ke Mendagri dengan tembusan Gubernur dan Ketua DPRD Sulteng itu dibawa langsung oleh sejumlah anggota Reskrimsus Polda Sulteng di Jakarta pada Rabu (17/7/2019).

“Iya suratnya sudah dibawa ke Mendagri,” kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Terlapor Yahdi Basma yang diagendakan diperiksa penyidik pada Senin (15/7/2019) tidak datang memenuhi panggilan.

Didik mengaku belum mengetahui alasan ketidakhadiran Yahdi atas panggilan pemeriksaan itu.

Oleh karenanya kata Didik, penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terlapor Yahdi untuk diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Untuk jadwal pemanggilannya akan disampaikan lebih lanjut,” kata orang pertama di Bidang Humas Polda Sulteng itu.

Ia menyebutkan, dalam proses penyidikan kasus itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 12 saksi dari 17 saksi yang sebelumnya dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.

Terakhir pemeriksaan saksi ada empat orang, tiga hadir dan satu mangkir.

Ketiga saksi yang diperiksa itu adalah admin dan anggota grup WhatsApp Pemuda Pancasila dan KNPI. Sementara satu saksi lainnya yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik adalah terlapor Yahdi Basma.

Secara terpisah, Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang dikonfirmasi media ini membenarkan telah menerima tembusan surat izin pemeriksaan Yahdi Basma ke Mendagri.

“Iya polda mengirim ke Mendagri izin tertulis tentang pemeriksaannya (Yahdi) dan tembusannya ke gubernur,” kata Gubernur Longki.

Ia menegaskan, surat izin pemeriksaan Yahdi Basma itu telah dijawab oleh Mendagri dan dikirim kembali ke Polda Sulteng dengan tembusan juga ke Gubernur Sulteng.

“Jawaban suratnya dari Mendagri sudah ada ke Polda Sulteng. Apa bunyi lengkap suratnya? Silakan konfirmasi ke Karo Humas. Intinya, pemeriksaan Yahdi tidak diperlukan lagi izin dari Mendagri, penyidik dipersilakan untuk memeriksa Yahdi,” tutur mantan Bupati Parigi Moutong dua periode itu.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan penyebaran hoax “Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng” dengan terlapor Yahdi Basma, politisi Nasdem telah memasuki proses penyidikan.

Penyidik juga telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus hoax yang dilaporkan oleh Gubernur Longki Djanggola ke kejaksaan.

Didik Supranoto menjelaskan, peningkatan status penyelidikan ke tingkat penyidikan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulteng pada Selasa (9/7/2019).

Berkenaan dengan itu, SPDP kasus hoax tersebut juga sudah dikirim ke pihak kejaksaan pada Rabu (10/7/2019).

Meski statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, namun penyidik belum menetapkan satupun tersangkanya. CAL

Silakan komentar disini...
loading...