Cemarkan Nama Baik Gubernur Sulteng, Terlapor Yahdi Basma akan Digivu Dewan Adat

224
WhatsApp Image 2019-07-06 at 20.31.56
KETUA Dewan Adat Kota Palu, Rum Parampasi bersama Ketua 1 Dewan Adat Palu, Timuddin Bouwo menemui massa aksi usai berdialog dengan pihak Polda Sulawesi Tengah terkait penanganan kasus hoax dengan terlapor Yahdi Basma. FOTO: MOHAMMAD

SultengTerkini.Com, PALU– Tindakan Yahdi Basma, terlapor kasus dugaan berita bohong alias hoax yang menimpa Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola akhirnya berbuntut panjang hingga ke Dewan Adat Kota Palu.

Ketua Dewan Adat Kota Palu, Rum Parampasi menegaskan Yahdi Basma akan dikenai sanksi adat atau givu sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya dengan menghina dan mencemarkan nama baik Gubernur Longki Djanggola yang notabene merupakan Tomaoge di Sulteng.

“Gubernur Longki adalah Tomaoge atau orang yang sangat dihargai masyarakat Sulteng. Apalagi, beliau adalah cucu Raja Palu ke II,” katanya kepada media ini di depan Mapolda Sulteng, Jumat (5/7/2019).

Pemberian givu kepada Yahdi Basma merupakan bentuk penyelesaian secara adat yang dikenal dengan istilah tonda talusi.

Dalam proses penyelesaian itu melibatkan unsur pemerintah, lembaga adat dan tokoh agama.

Untuk memulai proses tonda talusi, Ketua 1 Dewan Adat Kota Palu, Timuddin Bouwo menerangkan akan memanggil Yahdi Basma sebagai tosalah atau orang bersalah melalui Suro Adat di Bantaya. Kemudian diadakan Forum Potangara Nuada atau sidang adat.

“Rencananya digelar di Bantaya Adat Kelurahan tempat domisili pelaku hoax. Dalam hal ini Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma,” katanya.

Sementara yang ada duduk dalam Forum Potangara Nuada, ialah Yahdi Basma sebagai orang yang bersalah dan Gubernur Longki duduk sebagai Torugi atau orang merugi.

Akhir dari Forum Potangara Nuada adalah final dan tidak ada istilah banding.

Untuk pemberian givu kepada Yahdi Basma tergantung dampak dari kesalahan yang dibuatnya. Menurut Timuddin, salah bicara atau salambivi yang menyebabkan konflik akan dikenai givu berdasarkan nilai dampaknya.

Namun, apabila konflik yang disebabkan oleh salambivi itu besar, maka tingkat kesalahan naik level ke salababa.

“Givu paling tinggi yakni diusir atau diasingkan dari Kota Palu,” jelasnya. MAD

Silakan komentar disini...
loading...