Bea Cukai Pantoloan Musnahkan 380.460 Batang Rokok Ilegal

82
img_20190626_1038278472567333489096982.jpg
KANTOR Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan bersama instansi terkait memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan puluhan ribu botol minuman keras di halaman kantornya, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (26/6/2019). FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU- Petugas kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pantoloan di Kota Palu, Sulawesi Tengah memusnahkan 380.460 batang rokok ilegal, Rabu (26/6/2019).

Pemusnahan sejumlah batang rokok tersebut merupakan hasil penindakan sebanyak 32 kali selama tahun 2018 berupa hasil tembakau atau rokok.

Kepala KPPBC, Muhammad Majid mengatakan pemusnahan itu berasal dari penindakan di wilayah Pantai Timur sampai wilayah Moutong Kabupaten Parigi Moutong, wilayah Pantai Barat sampai Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala hingga Provinsi Sulawesi Tengah hingga masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian di Kabupaten Sigi Biromaru Provinsi Sulawesi Tengah penindakan dilakukan di Kecamatan Palolo dan Kulawi, terakhir di wilayah Kota Palu.

Menurut Majid, peredaran rokok ilegal tersebut dilakukan di pinggiran yang jauh dari Kota Palu, sehingga membutuhkan kerja sekitar dengan bekerjasama Polri, TNI, pemerintah serta masyarakat.

“Ini bahaya sekali, sebab bisa merugikan kesehatan serta keuangan negara,” katanya saat jumpa pers di kantor KPPBC Tipe Madya C Pantoloan, Rabu (26/6/2019).

Selain rokok ilegal, KPPBC juga memusnahkan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 670K/PDT/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditindaklanjuti oleh putusan atas nama Menteri Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor S-107/MK.6/KN.5/2019 tanggal 12 Maret 2018 yang status penyelesaiannya untuk dimusnahkan.

Pemusnahan rokok ilegal dan MMEA dilakukan di halaman kantor KPPBC Pantoloan Tipe Madya Pabean C Pantoloan.

Untuk jumlah nominal penindakan tersebut mencapai Rp2.392.595.700 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2.261.337.000. MAD

Silakan komentar disini...
loading...