Bupati Donggala Kukuhkan Tim Gugus Tugas Pencegahan Perdagangan Orang

87
WhatsApp Image 2019-06-20 at 13.44.03
BUPATI Donggala Kasman Lassa mengukuhkan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2019 di aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat, Kamis (20/6/2019). FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, DONGGALA– Bupati Donggala Kasman Lassa mengukuhkan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2019 di aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) setempat, Kamis (20/6/2019).

Bupati Kasman Lassa mengatakan, perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga katanya, dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah, masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanganan TPPO diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan status Tier-Tier, artinya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar Minimum The Trafficking Victims Protection ACT Of 2000 (TVPA).

Untuk itu, Bupati Kasman berharap agar tim gugus satuan tugas yang telah dibentuk dan dikukuhkan dapat bekerja secara maksimal sesuai yang diharapkan bersama.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Vennetia R Danes menyampaikan ucapan terima kasih kepada bupati dan jajarannya atas komitmen yang telah dibangun untuk memerangi perdagangan orang di Donggala.

Ia juga mengatakan, pembentukan gugus ini adalah sebuah langkah awal yang bagus dan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Ia menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara asal, transit dan tujuan perdagangan orang.

Untuk itu, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap pemberantasan TPPO dan komitmen ini diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di akhir sambutannya, ia mengajak agar semua pihak terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemda, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha dan mitra pembangunan), dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan TPPO di Donggala.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Pemerintah Kabupaten Donggala ke Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan RI dan foto bersama.

Adapun susunan dari tim tersebut yaitu Bupati Kasman Lassa sebagai pelindung, Wabup Mohammad Yasin (penanggung jawab), sekretaris kabupaten Donggala (penasehat).

Untuk ketua umum tim tersebut dijabat oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (ketua harian) serta Kabid PHP dan PKA pada DP3A (sekretaris).

Untuk anggota Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO berasal dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Donggala, Kepala Imigran Palu, Kepala KSOP Kelas II Teluk Palu, Kepala Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri Palu dan Kepala pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Donggala. CAL

Silakan komentar disini...
loading...