Wapres RI Dukung BKKBN Ciptakan Keluarga Berkualitas di Era 4.0

194
WhatsApp Image 2019-02-25 at 18.59.08
WAKIL Presiden Jusuf Kalla foto bersama para peserta Rakernas KKBPK dan Simposium Nasional 2019 di Istana Wapres Jakarta, Senin (25/2/2019). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, JAKARTA– Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam ciptakan keluarga berkualitas.

Tantangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Revolusi Industri 4.0 semakin berat, yaitu target penurunan angka kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB metode modern, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta menurunnya Keluarga Pra-Sejahtera.

BKKBN sebagai institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana dengan pendekatan siklus kehidupan keluarga, yaitu sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia, harus dapat menjawab tantangan untuk berkontribusi memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 tersebut.

Hal ini karena faktor pendidikan dan nilai karakter bangsa sangat dipengaruhi dan dimulai dari peran individu di dalam keluarga.

“BKKBN ini dalam meningkatkan kualitas taraf hidup keluarga perlu mendapat dukungan agar anak-anak Indonesia memiliki potensi sebagai generasi pelanjut,” ujar Jusuf Kalla saat  pembukaan Rakernas KKBPK 2019 dan Simposium Nasional 2019 di Istana Wapres Jakarta, Senin (25/2/2019).

Jusuf Kalla mengatakan, banyak persoalan dihadapi bangsa ini termasuk dalam menangani potensi generasi muda Indonesia, sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN tidak sendiri, namun juga diperlukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang disusun dalam RPJMN 2015 – 2019.

Selain itu Jusuf Kalla sangat mendukung penuh kegiatan Rakernas KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng diwakili Kepala Dinas PPKB, Rusdi Rioh dan diwakili Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Tenny C Soriton.

Rusdi mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi Pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019.

Rakernas KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Sementara acara Simposium Nasional tahun 2019 bertema “Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pada Era Revolusi Industri 4.0.

Sementara itu Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, dalam laporan penyelenggaraan Rakornas menjelaskan, sasaran strategis BKKBN yang harus dicapai dalam Renstra tahun 2015-2019 antara lain, menurunkan  rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 1,38 % per tahun pada tahun 2015 menjadi 1,21 % per tahun pada tahun 2019.

Kemudian menurunkan Total Fertility Rate ( TFR ) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019.

Berikutnya meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate semua metode dari 65,2% menjadi 66%, menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani/Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 % tahun 2015  menjadi 9,91 % tahun 2019.

Kemudian menurunnya Age Spesifik Fertility Rate dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15-19 tahun pada tahun 2019 dan menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur dari 7,1 % tahun 2015 menjadi 6,6 % pada tahun 2019.

“Diharapkan BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK, sehingga pelaksanaan dan kegiatannya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya,” katanya. SAH

Silakan komentar disini...
loading...